JAKARTA (SURYA24.COM) JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengisyaratkan untuk mencopot jajaran direksi PT Pertamina. Hal ini merupakan buntut dari insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang berada di kawasan Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara pada Jumat lalu (3/3).

    Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, jika Erick Thohir serius membenahi Pertamina seharusnya tidak perlu banyak bicara.

    "Mau nyopot Dirut kok pakai ngomong-ngomong ke media," kritik pria yang karib disapa Hensat ini, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/3).

    "Copot ya copot saja, pakai mikirin konten!" sambung founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

    Kebakaran dahsyat di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, membuat Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, jadi sorotan keras masyarakat.***

Tak Mau Sakiti Hati Jokowi

   Desakan mencopot Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mencuat, imbas kebakaran Depo di Plumpang, Jakarta Utara.

   Pengamat politik Hendri Satrio berpendapat, pemecatan Dirut dan Komut Pertamina belum juga dilakukan, karena Menteri BUMN, Erick Thohir, takut sama Ahok.

    "Iya ya, itu misteri ya, kenapa Erick Thohir enggak ambil tindakan tegas untuk Dirut Pertamina. Apakah Pak Erick takut sama Ahok? Atau tahu bahwa Pak Jokowi itu dekat sekali dengan Ahok?" Hendri Satrio balik bertanya pada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/3).

   Menurutnya, Erick khawatir, jika memecat Ahok, keinginan politiknya di 2024 akan kandas. Akhirnya tidak mampu mengambil keputusan profesional untuk perusahaan BBM pelat merah itu.

    "Dia (Erick) kan Seperti didukung presiden untuk jadi Wapres misalnya. Dia tidak ingin menyakiti hati Pak Jokowi, mungkin bisa gitu ya, ini misteri yang menarik, jadi kita tunggulah," tutupnya.

    Seperti diketahui, kebakaran Depo milik Pertamina telah terjadi sebanyak enam kali di era kepemimpinan Dirut Nicke Widyawati.

    Sebelum kejadian terakhir, Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, juga pernah terbakar pada 18 Januari 2009.

    Selanjutnya kebakaran Depo Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 18 Januari 2010.

   Lalu kebakaran Kilang Minyak Unit IV di Cilacap, Jawa Tengah, pada 16 November 2021.

    Ada juga kebakaran Depo Pertamina di Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat pada 14 Mei 2014, serta kebakaran di Kilang Minyak RU VI di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021.***

///

Kebakaran Depo Plumpang, Salah Jokowi atau Anies? PKS Desak Minta Ini

Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara/Ist

JAKARTA (SURYA24.COM) JAKARTA-  Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diseret-seret dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang merembet ke pemukiman warga Tanah Merah, Koja.

   Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dianggap bersalah karena telah memberikan izin kepada warga mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang.

    Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, jika ingin dicari siapa yang salah, maka arahnya kepada Joko Widodo karena telah melegalkan sebuah kawasan untuk dihuni dengan menertibkan KTP saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012 silam.

    "Ketika warga diakui legalitasnya, maka seharusnya warga juga diberikan lisensi untuk membangun kediamannya melalui apa yang disebut IMB," kata Andi melalui pesan WhatsApp kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/3).

     Andi melanjutkan, setelah warga memiliki legalitas kependudukan dan tempat domisili, maka seharusnya Pertamina melakukan tinjau ulang keselamatan atas keberadaan deponya.

    "Kaitannya dengan jarak dan keselamatan warga sekitaran," pungkasnya.

     Tanah Merah merupakan lahan di sebelah utara Depo Plumpang. Kawasan yang masuk area Kelurahan Rawa Badak Selatan sejatinya merupakan lahan milik Pertamina.

    Namun seiring waktu, lokasi tersebut diserobot oleh warga yang membangun permukiman serta beranak pinak di situ. Maka kawasan Tanah Merah tumbuh menjadi kawasan pemukiman padat.

Desak Pertamina Transparan 

    Sementara itu Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendesak PT Pertamina segera menjelaskan penyebab kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang merembet ke pemukiman warga Tanah Merah.

    "Kami dari Fraksi PKS menyatakan, selain penanganan korban akibat ledakan, yang terpenting juga adalah penjelasan secara transparan penyebab kebakaran,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Suhud Alynudin, Selasa (7/3).

Menurut Suhud, tulis rmol.id, penjelasan Pertamina sangat penting, agar masyarakat tidak menerima informasi simpang siur. Terlebih, Depo Pertamina merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga dengan keamanan tingkat tinggi.

      “Penjelasan yang transparan penting untuk mencegah spekulasi liar berkembang di masyarakat terkait penyebab ledakan," katanya.

    Penjelasan yang jujur dan transparan, kata Suhud lagi, juga akan memberikan kepastian dan ketenangan di masyarakat lingkungan sekitar dan masyarakat Jakarta Utara pada umumnya.

    Depo Pertamina Plumpang mengalami kebakaran hebat pada Jumat malam (3/3). Kebakaran hebat ini mengakibatkan 19 orang tewas dan puluhan lainnya harus dirawat di sejumlah rumah sakit.***